Bukan Sekadar Angka, Prabowo Jadikan APBN Alat Perang Lawan Kemiskinan dan Penyelundupan

JAKARTA, potretlombok.com – Suasana Rapat Paripurna DPR RI pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini terasa berbeda. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tidak hanya datang untuk menyerahkan dokumen keuangan rutin. Ia berdiri di podium dengan pesan yang menggetarkan: “Saatnya kita jujur kepada diri sendiri.”

Dalam pidato ekonomi yang bersejarah ini, Presiden Prabowo membedah arah kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro untuk tahun 2027. Namun, lebih dari sekadar deretan angka, pidato tersebut merupakan manifesto perjuangan melawan kebocoran kekayaan negara dan upaya mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Target Ambisius: Pertumbuhan 8 Persen dan Tekan Kemiskinan

Presiden memaparkan angka-angka kunci untuk APBN 2027. Pemerintah menargetkan pendapatan negara di kisaran 11,82 hingga 12,40% dari PDB, dengan belanja negara pada rentang 13,62 hingga 14,80%.

Defisit anggaran akan dijaga ketat pada level 1,80 hingga 2,40% PDB guna memastikan keberlanjutan fiskal.

Strategi ini dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027, dengan ambisi besar mencapai angka 8% di tahun-tahun berikutnya.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut tidak boleh hanya indah di atas kertas.

“Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah memasang target berani: menurunkan angka kemiskinan hingga ke rentang 6,0-6,5% dan menekan pengangguran terbuka ke angka 4,30-4,87%.

“Pukulan di Ulu Hati”: Fakta Pahit Ekonomi Indonesia

Momen emosional terjadi saat Presiden membagikan data yang ia peroleh beberapa minggu setelah menjabat. Ia mengaku merasa seperti dipukul di “ulu hati” melihat fakta bahwa dalam tujuh tahun terakhir, meski ekonomi tumbuh total 35%, angka kemiskinan justru merangkak naik dan kelas menengah menyusut.

“Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Jawabannya adalah sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat,” ungkap Prabowo di hadapan para wakil rakyat.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa, dari partai politik hingga guru besar, untuk mengakui adanya outflow of national wealth atau pelarian kekayaan nasional ke luar negeri secara masif.

Sikat Mafia Ekspor: Kebocoran Rp1.100 Triliun Per Tahun

Prabowo membongkar praktik under-invoicing (penipuan laporan nilai ekspor) dan transfer pricing yang selama puluhan tahun telah merampok potensi pendapatan negara.

Data PBB menunjukkan bahwa dari tiga komoditas strategis saja—minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys)—Indonesia kehilangan devisa lebih dari 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.100 triliun per tahun.

“Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, tapi di negara tujuan, semua dicatat. Ini adalah penipuan di atas kertas,” katanya dengan nada bicara tinggi.

Sebagai solusinya, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.

Mulai saat ini, ekspor kelapa sawit, batu bara, dan feralloy wajib melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal atau marketing facility.

Langkah ini diambil agar negara tahu persis berapa kekayaan alam yang dijual dan memastikan devisanya pulang ke tanah air.

Presiden menekankan bahwa kekayaan alam harus dinikmati rakyat, bukan hanya segelintir orang. Ia berjanji akan melakukan intervensi besar-besaran untuk memberdayakan nelayan.

“Nelayan kita sulit dapat es batu, apalagi solar. Dalam 3 tahun, kita akan bangun 5.000 desa nelayan. Setiap desa akan punya instalasi es batu, cold storage, dan SPBU khusus nelayan,” janjinya.

Kesejahteraan guru dan hakim juga menjadi sorotan utama. Prabowo telah menaikkan gaji guru bahkan hingga ada yang mencapai kenaikan 300%.

Hal ini dilakukan demi menciptakan institusi yang bersih. “Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok. Kita ingin mereka punya martabat yang lebih baik dari negara tetangga,” tambahnya.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau 62,4 juta penerima, termasuk balita dan ibu hamil.

Program ini bukan sekadar bantuan pangan, tetapi juga penggerak ekonomi karena telah menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru di sektor dapur umum.

Presiden tidak memberikan ruang bagi birokrat “nakal”. Ia memperingatkan bahwa teknologi radar dan satelit militer kini dikerahkan untuk memantau kekayaan negara, mulai dari tambang ilegal hingga perkebunan yang tidak lapor pajak.

“Sekarang teknologi sudah hebat. Kita bisa foto pohon per pohon dari langit. Jangan main-main, bungker tempat persembunyian kekayaan haram pun bisa kita temukan dengan radar bawah tanah,” tegas mantan Jenderal tersebut.

Ia juga menitipkan pesan kepada rakyat untuk aktif mengawasi. “Kalau ada aparat kelakuannya tidak beres, jangan dilawan. Video langsung dan lapor ke saya!.”

Baca Juga: Gerebek Bandar Sabu di Sembalun, Polisi Sita Timbangan Digital dan Paket Siap Edar

Visi besar Prabowo adalah mewujudkan “Indonesia Incorporated”, sebuah ekosistem ekonomi di mana pemerintah, swasta, dan koperasi bergotong-royong.

Ia mendorong hilirisasi total: Indonesia tidak boleh lagi hanya mengekspor bahan mentah.

“Kita harus bikin mobil kita sendiri, motor sendiri, televisi, komputer, hingga handphone sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar bagi bangsa lain,” serunya optimis.

Sebagai motor ekonomi di tingkat bawah, pemerintah menargetkan operasional 60.000 Koperasi Merah Putih pada akhir tahun untuk memutus rantai logistik yang mahal dan menciptakan lapangan kerja di desa-desa.

Demokrasi yang Matang dan Check and Balances
Menutup pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh partai politik, termasuk PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan kontrol (check and balances).

“Saya menghormati pengorbanan kalian. Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Ini penting bagi demokrasi kita,” pungkasnya, sembari menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, profesionalisme akan diutamakan tanpa memandang latar belakang politik.

Dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional, Presiden mengajak seluruh bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kelima dunia pada tahun 2045. (PL-3)